TONDANO - Pertemuan rektor perguruan tinggi se-Indonesia di kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta, kamis (15/03) lalu menuai isu miring. Pasalnya pemberitaan di media nasional bahwa seusai pertemuan di Kemendikbud, Menko Perekonomian Hatta Rajasa bekerja sama dengan salah satu travel telah menyiapkan paket 60 wisata keluarga masing-masing rektor senilai Rp300 juta. Cek perjalanan wisata tersebut sebagai imbal jasa kepada setiap perguruan tinggi yang mendukung kenaikan harga BBM dan mencegah mahasiswanya terlibat dalam aksi menolak penaikan BBM.
Hal tersebut dibantah dengan tegas oleh Rektor Universitas Negeri Manado Prof. Dr. Ph.E.A. Tuerah MSi. DEA. Menurutnya, pertemuan itu adalah pertemuan para rektor dengan Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) tentang program-program kemahasiswaan dan hal lainnya. “Jadi pertemuan tersebut adalah pertemuan rektor-rektor dengan Dirjen Dikti tentang program-program kemahasiswaan, selain itu juga dipresentasikan oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa tentang situasi negara dan isu kenaikan harga BBM” ujar Tuerah.
Tuerah juga mengatakan bahwa itu bukan pertemuan untuk meminta dukungan dari para rektor terkait kenaikan harga BBM. “Tidak ada minta dukungan. Di sana juga kalaupun tidak setuju langsung kemukakan dan jelaskan, tapi jelaskan secara rasional. Jadi bukan berarti minta dukungan. Itu agar rektor-rektor tahu persis situasi dan kondisi pada saat ini” kata Tuerah.
Tuerah juga mengungkapkan pada mahasiswa bahwa boleh mahasiswa demo tapi tidak mengganggu ketertiban. “Menkopolhukan bilang kalau tidak puas, boleh mahasiswa demo tapi jangan mengganggu orang lain. Kalau ada demo silahkan tapi jangan mengganggu ketertiban orang lain” ungkapnya. “Jadi tidak ada arahan jangan demo, justru arahan aspirasi silahkan sampaikan tapi pada tempatnya dan sesuai prosedur” tambah Tuerah.
Saat dikonfirmasi tentang adanya paket wisata yang disediakan pemerintah untuk para rektor, Tuerah dengan tegas membantah isu tersebut. Menurutnya, justru ada surat dari Sekjen agar tidak ke luar negeri. “justru kami ada surat dari Sekjen agar rektor-rektor tidak ke luar negeri untuk mengurangi pendanan”.
0 Komentar