MANADO - Mahasiswa Universitas Negeri Manado mengguncang gedung DPRD Sulawesi Utara dalam aksi penolakan kenaikan harga BBM Kamis (29/3) kemarin. Massa aksi yang bergerak dari Kampus Unima Tondano sekitar pukul 11.00 tiba di depan gedung KONI Sulut sekitar pukul 14.00. Massa aksi dikawal ketat pihak kepolisian dari Polres Minahasa dan Polda Sulut. Dari depan gedung KONI Sulut, massa berjalan menuju sekretariat DPRD Sulut yang letaknya di belakang gedung KONI. Aksi mahasiswa ini selain menuntut penolakan kenaikan harga BBM, juga menuntut agar Presiden SBY dan wakil presiden Boediono agar mundur dari jabatannya karena dinilai selalu mengeluarkan kebijakan yang menindas rakyat dan tidak sesuai dengan UUD 1945.
Aksi Ribuan Mahasiswa Unima ini sempat menghentak kota Manado. Pasalnya, aksi ini adalah aksi terbesar di Sulawesi Utara untuk menolak kenaikan harga BBM dan menuntut SBY dan Boediono agar mundur dari jabatannya. Masyarakat kota Manado turut memberikan aparesiasi atas aksi ini. Seorang warga yang melewati barisan aksi mahasiswa dengan sepeda motor mengatakan "mantap, torang rakyat sangat berterima kasih kepada mahasiswa Unima yang peduli terhadap rakyat".
Setiba di depan sekretariat DPRD Sulut, massa aksi turun dengan tarian Kabasaran sebagai atraksi pembuka demonstrasi. Massa aksi langsung masuk ke halaman depan DPRD Sulut sambil menyanyikan lagu-lagu aksi. Dengan komando koorlap, massa aksi diminta agar tertib dan waspada terhadap penyusup yang diduga adalah intelejen kepolisian. Menurut orator aksi Saipul Amrin, ini merupakan aksi damai dan legal, bukan aksi anarkis dan tidak perlu disusupi oleh intelejen karena aksi ini sudah mendapat izin resmi dari kepolisian "kami datang ke sini untuk aksi damai, bukan anarkis. kami di sini legal, jadi anda pihak kepolisian atau intelejen yang masuk barisan aksi agar segera keluar, kalau kedapatan akan kami tindak langsung di dlam barisan aksi." teriak Saipul dengan tegas.
Kemudian aksi dilanjutkan dengan orasi dari beberapa orator. Dalam orasinya, massa aksi meminta agar DPRD Sulut mendengar suara rakyat bukan suara partai karena mereka dipilih rakyat dan digaji dari uang rakyat.
Aksi ini sempat memanas ketika mahasiswa mengetahui bahwa seluruh anggota DPRD Sulut tidak berada di sekretariat. Mahasiswa merasa terhina karena tidak disambut dengan baik oleh para Legislator. Menurut mahasiswa, ini adalah penghinaan terhadap rakyat, karena legislator tidak berada di kantor saat mahasiswa datang.
"Kami di sini untuk bertemu dengan para anggota DPRD, bukan dengan Polisi. Kami menyuarakan aspsirasi rakyat yang seharusnya didengar oleh para wakil rakyat." ujar slah satu peserta aksi dlaam barisan.
Aksi sempat memanas ketika barisan kepolisian diminta mundur untuk pengawalan. Barisan aksipun maju kedepan pintu dan dihadang oleh barisan kepolisian. Sempat terjadi aksi saling dorong antara barisan aksi dan pihak kepolisian. Menurut mahasiswa, mereka tidak ingin dikawal seperti segelintir kriminal, maka itu kepolisian harus mundur.
Setelah ditemui Sekretaris DPRD Sulut, mahasiswa merasa kecewa. Pasalnya, sekretaris DPRD bukan anggota legislator. Dengan bijak, sekretaris DPRD mengatakan akan menelepon ketua DPRD Sulut dan akan disampaikan tuntutan mahasiswa. Dalam sambungan telepon, ketua DPRD Sulut menyatakan bahwa akan diperjuangankan aspirasi mahasiswa dan akan disampaikan ke DPR-RI tuntutan tersebut sebelum sidang paripurna DPR-RI dilakukan.
Mahasiswa yang kecewa dengan perlakukan legislator ini segera menertibkan diri dengan kawalan ketat kepolisian. Setelah aksi damai selesai, mahasiswa segera kembali ke kamp untuk persiapan kembali ke kampus Unima. Dengan pengawalan ketat dari Polres Minahasa, mahasiswa peserta aksi kembali ke kampus Unima Tondano dengan tertib.
Laporan oleh: Leon Manua (Participate Observation)
0 Komentar