Pernyataan Sikap AMPERA

AKSI MENOLAK  KENAIKAN BBM 1 APRIL 2012

AMPERA

(Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat )

( BEM FBS, BEM FIP, PMII Cab. Minahasa, KAMMI Komsat Unima, LNMD Eks. Minahasa, HMI Cab. Tondano,GMNI Cab. Tondano, KPMIBM Cab. Minahasa,
AKM Sitaro, FKMTK, IMI Bangkep)

Latar Belakang Kenaikan BBM, Versi Pemerintah

Ada beberapa alasan krusial terkait kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM Bersubsidi. Tahun  lalu, ketika pemerintah menyusun APBN 2012 diasumsikan harga minyak mentah Indonesia per barel USD 90 atau Rp 792.000  (berdasarkan kurs 1 USD = Rp 8.800). Satu barel sama dengan kira-kira 159 liter. Jadi ketika itu perkiraan harga minyak mentah Indonesia Rp 4.981 per liter. Itu harga minyak mentah. Dari minyak mentah untuk dapat dijadikan bensin premium dan untuk menyalurkannya sampai ke SPBU, diperlukan biaya yang dibutuhkan kira-kira Rp 3.019 per liter. Jelaslah bahwa ketika menyusun APBN 2012 diperkirakan harga pokok dan biaya distribusi bensin premium adalah Rp 8.000 per liter.  Nah agar tidak memberatkan rakyat Indonesia, bensin premium dijual bukan dengan harga Rp 8.000, namun lebih murah, yaitu Rp 4.500 per liter. ”Artinya untuk setiap liter ada selisih harga sebesar Rp 3.500 yang ditanggung negara,” jelas Jero Wacik.


Perkiraan ketika itu jumlah volume BBM Bersubsidi yang akan disalurkan adalah 40 juta kiloliter. Maka subsidi untuk BBM, Bahan Bakar Nabati dan LPG  diperkirakan sekitar Rp 123 triliun. Itu belum termasuk subsidi listrik sekitar Rp 45 triliun. Sehingga total seluruh subsidi energi sekitar Rp 208 triliun. Dengan meningkatnya harga minyak mentah per barel dari USD 90 menjadi rata-rata USD 105 (meningkat 16,66 persen), bahkan mungkin masih bisa bergerak naik lebih tinggi, maka total subsidi energi itu jika tidak dilakukan perubahan harga BBM bisa menjadi lebih dari Rp 230 triliun setahun.


“Kalau kita paksakan mendanai subsidi Rp 230 triliun dari belanja negara 2012 yang totalnya Rp 1,435 triliun, akan semakin berkurang kemampuan kita membangun sarana dan keperluan lain untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pada akhirnya semakin sulit kita mewujudkan kesejahteraan rakyat dan memajukan perekonomian negara kita,” tutur menteri asal Bali ini. Dia menambahkan, pada Maret 2012 harga minyak di dunia terus meningkat naik. Awal Maret harga minyak mentah Indonesia sudah mencapai USD 112 per barel atau Rp 1.008.000 (berdasarkan kurs 1 USD = Rp 9.000), atau Rp 6.340 per liter.  ”Sekali lagi, itu adalah harga minyak mentah yang belum diolah menjadi bensin premium. Itulah sebabnya harga BBM bersubsidi terpaksa harus kita naikkan demi kepentingan kita bersama,” tutur Jero Wacik.

Campur Tangan Global Terhadap Kenaikan BBM

Jadwal globalisasi yang ditandatangani Presiden Soeharto Dalam KTT APEC di Tahun 1994 di mana Indonesia di jadwalkan untuk 2003  AFTA..., 2010 AC-FTA, 2015 AP-FTA, serta Pada saat Krisis Moneter Tahun 1997, Presiden Soeharto menandatangani Kembali Letter Of Intens dengan Michael Camdessus dari IMF yg berujung terbentuknya Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang diawasi Standard Chartered Bank dan Citybank, lalu lewat BPPN ini, aset-aset BUMN dan Swasta Nasional yg tak mampu membayar hutang luar Negeri diambil-alih.

Fakta menunjuk bahwa lewatt BPPN yang dikontrol Standard Chartered Bank & Citybank, Raksasa – raksasa Perusahaan dunia seperti Caltex, Shell, Exxon Mobile, British Petroleum, Chevron, Amerada Hess, Standard Mobile Oil, Marathon, Gulf Union Oil membeli dengan murah aset Nasional di bidang pertambangan minyak dan gas, Freeport dan Newmont membeli aset Nasional di bidang pertambangan emas & tembaga, Cement Mexico membeli semua aset nasional di bidang produksi semen, Phillip Morris, British American Tobacco, Soros Corp membeli aset Nasional di bidang rokok, cengkeh dan tembakau, ABN Amro Bank, Citybank, Standard Chartered, Chemical Bank, Chase-Manhattan Bank, Federal Reserve Bank membeli aset Nasional di bidang perbankan, Singtel & Tumasik membeli aset- aset Telekomunikasi Indosat, bahkan Golden Missisipi, Nestle Dan Danone mendominasi penguasaan komoditi air dalam kemasan seperti Aqua, Ades, Aquades, Club, Cheers, Cleo, dsb.

Dengan di Amandemennya UUD 45 Program lanjutan melahirkan UU berifat Neoliberal, termasuk melegalkan jadwal globalisasi yang ditandatangani Presiden Soeharto dalam KTT APEC di Bogor Tahun 1994 ,Pada era Presiden  Mega lahir UU Naker dengan sumber utama UUD 45 amandemen, yang mengusung fenomena outsourcing. Sejak SBY naik 2004 lahir UU yang berpijak pada UUD 45 Hasil Amandemen seperti UU PMA, UU PSDA, UU Migas No 22 Tahun 2001, UU LH, dsb, yang benar- benar  melegitimasi Neoliberalisme dalam sistem ekonomi Indonesia. Sebagai contoh, degan pasal 33 UUD 45, perusahaan Negara Pertamina menjadi pemegang monopoli pertambangan minyak di Indonesia. Dengan UUD 45 amandemen, Pertamina hanya menjadi salah satu anggota IPA (Indonesia Petroleum Association), organisasi perusahaan- perusahaan minyak di Indonesia yg dipimpin presidennya:  Ron Aston.

Tahun 2008, Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi (OECD) sudah “mengejar-ngejar” pemerintah Indonesia agar memastikan penghapusan subsidi BBM. Lalu, pada 1 November 2010, Sekjend OECD Angel Gurria menemui sejumlah Pejabat Tinggi Indonesia, termasuk Wapres Boediono dan Menkeu Agus Martowardoyo. Di situ, OECD berusaha menyakinkan pemerintah Indonesia agar segera menghapus subsidi BBM dan listrik hingga 2014.

Di Forum G-20, baik di di Pittsburgh (AS) maupun di Gyeongju, Korea Selatan, proposal penghapusan subdisi BBM sangat gencar disuarakan. Di Pittsburgh, G20 ( Afrika Selatan, Amerika Serikat, Arab Saudi, Argentina, Australia,  Brasil, Britania Raya, RRC,India,Indonesia, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Meksiko, Perancis, Rusia, Turki, Uni Eropa) memaksa negara anggotanya, termasuk Indonesia, segera menghapus subsidi BBM secara bertahap. Di Gyeongju, Korea Selatan, Pemerintah Indonesia menjanjikan akan melaksanakan penghapusan subdisi energi, khususnya BBM dan TDL, dimulai pada tahun 2011.

Sebelumnya, tagihan juga sudah disampaikan oleh IMF, Bank Dunia, USAID dan ADB. Maklum, sebelumnya pemerintah Indonesia sudah menjanjikan akan menghapus subsidi, termasuk sektor energi, kepada lembaga-lembaga tersebut: Letter of Intent (LOI) dengan IMF, Loan Agreement dengan ADB, dan bahkan dukungan penuh USAID dalam penyusunan UU nomor 22 tahun 2001 tentang Migas. Dengan demikian, pada tahun 2012 ini, pemerintah Indonesia seperti “dikejar jadwal” untuk segera menghapus subsidi BBM dan TDL. Singkat cerita, ada atau tidaknya aksi protes, pemerintah Indonesia diharuskan menghapuskan subsidi energi.

Tapi, bagaimanapun, Presiden SBY tidak mau kehilangan popularitas. Ia tidak mau dicatat sejarah sebagai Presiden yang terguling di tengah jalan. Karena itu, ia pun mencari alasan untuk membenarkan kebijakannya menaikkan harga BBM. Dipakailah alasan yang sudah usang: kenaikan harga minyak dunia dan defisit APBN.

Tetapi, gerakan mahasiswa, ekonom progressif, dan partai oposisi sangat bandel. Mereka seperti bahu-membahu membongkar kedok itu. Ibarat anak kecil yang direbut permennya, Presiden pun terpaksa menggunakan jurus terakhir: curhat di depan rakyat. Berharap curhat itu menyentuh lubuk hati rakyat yang paling dalam dan rakyat pun tidak jadi marah. Mestinya, kalau media massa kita cukup dewasa dan kritis, curhat semacam itu tidak perlu disiarkan atau diberitakan. Sebab, hal itu tidak mendewasakan atau mencerdaskan kehidupan politik kita. Lagipula, media massa merupakan penyambung lidah rakyat, bukan “penyambung curhat Presiden”.

Menyoal Pengunaan APBN 2012

Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mendesak pemerintah merevisi rencana pembelanjaan keuangan di 2012 agar menghemat anggaran demi menghentikan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Dalam nota keuangan APBN 2012, Pemerintah pusat mengajukan proposal sebesar Rp1.418 triliun," kata aktivis Fitra, Uchok Sky Khadafi di Jakarta, Senin (19/3). Ia mendesak DPR menolak proposal anggaran perubahan tahun 2012 dari pemerintah. "Kerena terlalu besar untuk  belanja rutinnya maupun gaji pegawainya," tegas Uchok. Dia menyesalkan, ternyata angaran yang besar itu banyak dialokasikan untuk  belanja rutin pemerintah pusat. Yakni sebesar Rp724 trilliun naik dari Rp625 triliun dibanding tahun sebelumnya. Alokasi belanja itu seperti pemeliharaan, membayar gaji PNS, tunjangan profesi guru, pembayaran bunga utang dan pokok, dan biaya perjalanan dinas, dan DAU.

Menurutnya, APBN seperti ini bisa dianggap tidak sehat, karena terlalu banyak uang negara untuk kepentingan belanja birokrat. "Mending digunakan untuk menambal subsidi BBM," katanya. Ia mencontohkan, belanja gaji pegawai pemerintah pusat 2011 sebesar Rp182 triliun, dan 2012 Rp215 triliun. "Ini masih di luar biaya perjalanan dinas mereka yang nilainya hingga hampir mencapai Rp25 trilliun di 2012," kata Uchok.

Belum lagi anggaran negara yang  dialokasikan untuk gaji pegawai Pemda sebesar Rp225 triliun di 2011 naik menjadi Rp269 triliun di 2012. Uchok mempertanyakan  pelaksanaan rencana Pemerintah melakukan moratorium atau penghentian penerimaan pegawai? "Tak jelas semuanya," tegasnya. Ia menambahkan, rencana pemerintah semakin aneh bila merujuk anggaran modal pemerintah pusat sebagai instrumen pembangunan, yang hanya sebesar Rp168 triliun di 2012. Menurutnya, jumlah ini sangat kecil dibandingkan alokasi anggaran birokrasi. Bisa diilustrasikan seperti mau membangun sebuah rumah, belanja untuk gaji tukang sangat besar sekali jika dibandingkan dengan belanja program atau belanja pembangunanan rumahnya. "Itu sebabnya pembangunan tak bisa memperbaiki nasib rakyat," kata Uchok.

Fitra mendesak, DPR mengingatkan  pemerintah, dan mendesak agar program pro-rakyat seperti anggaran kesehatan dan subsidi lebih dipertahankan.

BLSM ( Bantuan Langsung Semantara Masyarakat  ) Solusi  Atau Masalah Baru Untuk ?

Dampak rencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) terhadap masyarakat miskin menjadi perhatian serius pemerintah. Empat paket kompensasi kenaikan harga BBM sudah disiapkan sebagai antisipasi bertambahnya angka kemiskinan. Tidak tanggung-tanggung, jumlah penerima kompensasi tersebut mencapai 74 juta jiwa. "Jumlah penerimanya 18,5 juta RTS (rumah tangga sasaran) dikali empat, jadi 74 juta jiwa," ujar Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono setelah mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, kemarin (1/3).

Jumlah itu melebihi cakupan jumlah penduduk miskin berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut Agung, saat ini terdapat 30 juta penduduk hampir miskin. Kemudian 30 juta penduduk miskin dan sangat miskin. Dengan jumlah penerima mencapai 74 juta jiwa, berarti ada 14 juta jiwa yang tidak masuk klasifikasi. "Termasuk nelayan dan buruh. Jadi mengcover semuanya," kata Agung.

Empat kompensasi kenaikan harga BBM yang disiapkan pemerintah itu adalah Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM), penambahan subsidi siswa miskin, penambahan jumlah penyaluran beras miskin (raskin), dan subsidi pengelola angkutan (transport) masyarakat/desa.

Untuk BLSM misalnya, bentuknya hampir sama dengan program bantuan langsung tunai (BLT). Agung menyebutkan, jika dulu diberikan Rp 100 ribu selama enam bulan, nantinya besaran BLSM adalah Rp 150 ribu perbulan diberikan selama sembilan bulan. "Begitu diumumkan 1 April (kenaikan harga BBM), langsung diberlakukan selama sembilan bulan," kata Agung. Dalam kesempatan sebelumnya, mantan ketua DPR itu menyebut sasarannya adalah 1,5 juta rumah tangga sangat miskin (sekitar 10 juta jiwa). Sementara untuk subsidi transport, Agung menyebutkan, saat ini masih dalam tahap penghitungan. Termasuk menentukan apakah langsung untuk keperluan operasional, seperti uji kir dan STNK.

Agung menjelaskan, tanpa ada kompensasi tersebut, kenaikan harga BBM diperkirakan akan memicu bertambahnya angka kemiskinan sebesar 1,5 persen. Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di Indonesia per Maret 2011 mencapai 30,02 juta jiwa. Angka ini turun 3,2 persen (sekitar satu juta orang) jika dibandingkan tahun sebelumnya, yakni 31,02 juta jiwa. Nah, adanya kompensasi diharapkan bisa mencegah naiknya angka kemiskinan. Malah Agung berharap sebaliknya. "Bukan saja kita mencegah penambahan jumlah penduduk miskin, tetapi diharapkan angka kemiskinan bisa turun lagi," katanya.

Sementara itu, kenaikan harga BBM juga bakal berimbas pada kenaikan tarif angkutan umum. Menteri Perhubungan (Menhub) EE Mangindaan mengatakan, saat ini sudah mulai dibahas mengenai besaran kenaikan tarif angkutan. "Tapi belum kami putuskan," kata Mangindaan usai menghadiri pengucapan sumpah ketua MA di Istana Negara. Mangindaan mengatakan, untuk angkutan laut dan kereta api sudah disiapkan dengan PSO (public service obligation). Menurut dia, problem terletak pada angkutan kota, pedesaan, dan angkutan kota dalam provinsi. "Kami sedang minta masukan dari bawah bagaimana cara mengatasinya, bagaimana kompensasinya," tutur mantan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi itu.

Dia mengakui sudah bertemu dengan organda dan akan melakukan pertemuan lagi untuk pembicaraan lebih lanjut. Mengenai prosentase kenaikan, Mangindaan juga masih belum memberikan bocoran. "Karena tergantung karakter daerah masing-masing kan," kata Mangindaan. Rencana kenaikan harga BBM juga berpengaruh pada sejumlah asumsi makro ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi. Dalam draf rancangan Undang-undang APBN-P yang diserahkan ke DPR, pemerintah menurunkan target pertumbuhan dari 6,7 persen (sesuai APBN) menjadi 6,5 persen. "Nanti akan di-exercise. Kita lihat nanti seperti apa. Memang tren dunia pertumbuhannya menurun," kata Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa setelah rapat terbatas. Sementara untuk inflasi, Hatta menyebutkan akan mengalami kenaikan. "Hanya managable berkisar 6 sampai 7, sekitar itu bergeraknya. Tapi yang penting harga pangan jangan bergejolak," katanya.

10 negara dengan harga BBM termurah se Dunia

Posisi Pertama, Venezuela. Salah satu negara di Amerika Selatan yang dipimpin oleh Hugo Chavez ini, meski tidak Negara terkaya, namun mampu memberi harga BBM termurah bagi rakyatnya. Rakyat Indonesia boleh gigit jari, karena harga BBM per liter di negara ini dijual hanya sekitar Rp 585 saja.

Posisi kedua adalah Negara Turkmenistan yang mampu menjual BBM hanya sekitar Rp 936 per liter.

Nigeria menjadi negara ketiga dengan harga minyak termurah di dunia. Meski banyak konflik kekerasan dan perang saudara, namun salah satu negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia ini menjual BBM hanya sekitar Rp1.170 per liter.

Posisi keempat, adalah Arab Saudi. Negara eksportir minyak terbesar di dunia ini menjual BBM sekitar Rp 1.404 per liter.

Posisi kelima adalah Iran. Di negara Ahmadinejad ini, pasokan minyak yang melimpah cukup mempengaruhi harga minyak dunia. Per liternya, BBM di Iran dihargai sekitar Rp 1.287 per liter.

Sebagai negara dengan cadangan minyak terbesar di Afrika, Libya termasuk negara yang menjual BBM murah di dunia. Negara bekas rezim Khadafi ini menjual BBM hanya sekitar Rp 1.636 per liter.

Qatar, Negara ke – 7 yang menjual BBM murah. Di negara terkaya di dunia ini, harga minyak bagi rakyatnya hanya Rp 2.575 per liter. 

Negara ke – 8 Kuwait, yang menjual BBM dengan harga Rp2.457 per liter.

Posisi ke-9 ditempati Bahrain, yang menjual BBM sekitar Rp3.159 per liter. 60 persen perekonomian negara berakar pada pemurnian minyak bumi, yang selama sepuluh tahun terakhir semakin kuat. Harga BBM murah juga terpengaruh karena luas negara pulau ini hanya sekitar 266 mil atau bila berkendaraan 100 mil/jam, maka hanya memerlukan jarak tempuh 161 Km. Jadi buat apa BBM mahal, sementara luas negara lebih kecil dari sebuah Provinsi di Indonesia.

Uni Emirat Arab (UEA). Sebagai salah satu negara pemasok minyak terbesar minyak di dunia, harga BBM di UEA hanya Rp 4.300 per liter. (Dikutip dari lovemoney).

Kutipan Peryataan Kwik Kian Gie  Salah satu Ekonom Indonesia yang bisa di Jadikan Bahan kajian Bersama. Dalam paparan ini saya memberlakukan penyederhaan atau simplifikasi dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang sangat jelas tentang esensinya saja. Maka saya mengasumsikan bahwa semua minyak mentah Indonesia dijadikan satu jenis BBM saja, yaitu bensin Premium. Metode ini sering digunakan untuk memperoleh gambaran tentang esensi atau inti permasalahannya. Metode ini dikenal dengan istilah method of decreasing abstraction, terutama kalau dilanjutkan dengan penyempurnaan dengan cara memasukkan semua detil dari data dan kenyataan, yang dikenal dengan istilah putting the flesh on the bones. Cara perhitungan yang saya lakukan dan dijadikan dasar untuk paparan hari ini ternyata 99% sama dengan perhitungan oleh Pemerintah yang tentunya sangat mendetil dan akurat.

Dengan data dan asumsi yang sama, Pemerintah mencantumkan kelebihan uang tunai sebesar Rp. 96,8 trilyun, dan saya tiba pada kelebihan uang tunai sebesar Rp. 97,955 trilyun. Berikut ini data yang saya kompilasi dari berbagai sumber, terutama dari para ekonom yang tidak bermahzab neolib!

- Indonesia menghasilkan 930.000 Barel/hari, 1 Barel = 159 liter.

- Harga Minyak Mentah = 105 USD per Barel.

- Biaya Lifting + Refining + Transporting (LRT) 10 USD per Barel = (10/159) x Rp.9000 = Rp. 566 per Liter.

- Biaya LRT untuk 63 Milyar Liter = 63 Milyar x Rp.566,- = Rp. 35,658 trilyun Lifting = 930.000 barel per hari, atau = 930.000 x 365 = 339,450 juta barel per tahun.

- Hak Indonesia adalah 70%, maka = 237,615 Juta Barel per tahun.

- Konsumsi BBM di Indonesia = 63 Milyar Liter per tahun, atau dibagi dengan 159 = 396,226 juta barel per tahun.

- Pertamina memperoleh dari Konsumen : = Rp 63 Milyar Liter x Rp.4500,- = Rp. 283,5 Trilyun.

- Pertamina membeli dari Pemerintah = 237,615 Juta barel @USD 105 x Rp. 9000,-

= Rp. 224,546 Trilyun.

- Kekurangan yang harus di IMPOR = Konsumsi BBM di Indonesia – Pembelian Pertamina ke pemerintah = 158,611 Juta barel= 158,611 juta barel @USD 105 x Rp. 9000,-

= Rp. 149,887 Trilyun.

KESIMPULAN: ‎

- Pertamina memperoleh hasil penjualan BBM premium sebanyak 63 Milyar liter dengan harga Rp.4500,- yang hasilnya Rp. 283,5 Trilyun.

- Pertamina harus impor dari Pasar Internasional Rp. 149,887 Trilyun.

- Pertamina membeli dari Pemerintah Rp. 224,546 Trilyun.

- Pertamina mengeluarkan uang untuk LRT 63 Milyar Liter @Rp.566,- = Rp. 35,658 Trilyun.

- Jumlah pengeluaran Pertamina Rp. 410,091 trilyun.

- Pertamina kekurangan uang, maka Pemerintah yang membayar kekurangan ini yang di Indonesia pembayaran kekurangan ini di sebut “SUBSIDI”.

- Kekurangan yang dibayar pemerintah (SUBSIDI) = Jumlah pengeluaran Pertamina dikurangi dengan hasil penjualan Pertamina BBM kebutuhan di Indonesia = Rp. 410,091 trilyun – Rp. 283,5 Trilyun = Rp. 126,591 trilyun.

- Tapi ingat, Pemerintah juga memperoleh hasil penjualan juga kepada Pertamina (karena Pertamina juga membeli dari pemerintah) sebesar Rp. 224,546 trilyun. Catatan Penting: hal inilah yang tidak pernah disampaikan oleh Pemerintah kepada masyarakat.

- Maka kesimpulannya adalah pemerintah malah kelebihan uang, yaitu sebesar perolehan hasil penjualan ke pertamina – kekurangan yang dibayar Pemerintah (subsidi) = Rp. 224,546 Trilyun – Rp. 126,591 Trilyun = Rp. 97,955 Trilyun.

Artinya, APBN tidak Jebol justru saya jadi bertanya: dimana sisa uang keuntungan SBY jual BBM Sebesar Rp. 97,955 trilyun, itu baru hitungan 1 tahun. Dimana uang rakyat yang merupakan keuntungan SBY jual BBM selama 7 tahun kekuasaannya?

Dari Pemaparan Diatas Maka Kami Dari Beberapa Elemen Mahasiswa Unima Yang Tergabung Dalam Ampera ( Aliansi Mahasiswa Peduli Rakyat ) Akan Melakukan Aksi Sosial dan Damai Pada Hari kamis, Tanggal 29 ,Maret 2012, Titik Aksi Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara.

PERYATAAN SIKAP

1. Menolak Kenaikan Harga BBM.

2. Stop Privastisasi BUMN.

3. Berantas kasus Korupsi di Indonesia.

4. Revisi UU Migas No 22.Tahun 2001 dan Penanaman Modal Asing No.25 Tahun 2007.

5. Perbaiki Sistem Perpajakan Dan Pembagian  Royalti untuk perusahaan Asing di Indonesia.

6. Laksanakan amanat Pasal 23 dan Pasal 33 UUD 1945.

7. Turunkan SBY - BUDIONO.

Tondano 28 Maret, 2011

Humas  Ampera,

Saipul Amrin